Maulita Sista

tiga tahun yang lalu, malam itu terasa nyata saat ini
selama tiga tahun ku mengenalmu, bersamamu...
tapi hanya kenangan semalam itu yang kuingat tentangmu

entah apa yang kau rasa dan yang kurasa
dalam suatu lingkaran kita duduk
sengaja kau duduk di sampingku

sebelum subuh itu kita menangis
karena kita tahu saat matahari terbit kita takkan bertemu lagi
berpisah untuk hidupmu dan hidupku
dingin menusuk dan mata yang lelah
tak jadi masalah, karena kita tahu setelah ini kita kan terpisah

dalam lingkaran itu, kau duduk di sampingku
matamu menatapku dingin
semakin terasa berat melepasmu
dan kita menatap ke puding di pusat lingkaran itu

hening...
dingin...
lalu kau suapkan puding itu sambil menatapku dalam
terasa mesra, dan kita pun menyatu bersama rasa di puding itu
kau menyuapku dan ku menyuapmu
hingga akhirnya kita kembali ke tujuan masing-masing
dan aku berharap kau kembali bersama puding itu dan meyuapku lagi


Jakarta, Adm 403 UNJ 2.00 pm
5 November 2010 (tiba-tiba inget malem perpisahan di asrama, kangen temen-temen SMA dan kangen seseorang yang menyuapiku puding,hahaha....)

jejak itu meninggalkan cerita
aneh,...masih saja kulihat sama, kurasa sama
tak ada yang beda
hanya waktu yang berbeda
tapi semuanya masih kulihat sama


Jakarta, N 101 UNJ 4.45 pm
5 November 2010 (lagi BT coz semuanya masih tetap "sama")

Perlukah Ibukota Jakarta Dipindahkan?

Oleh Maulita

Jakarta sudah menghipnotis rakyat Indonesia dengan kemegahan gedung-gedung pencakar langitnya, mal-mal yang menggiurkan, dan kemewahan lainnya yang gak bakal didapetin di kampung. Tidak mengherankan jika banyak pendatang yang berbondong-bondong mengadu nasib ke Jakarta, sehingga mengakibatkan menumpuknya penduduk di ibukota. Banjir, perumahan kumuh, kemacetan, gelandangan, pengemis, pedagang kaki lima, sampah yang menggunung hanya sebagian kecil dari masalah kota Jakarta. Sehingga ada pernyataan "ibukota harus dipindahkan!"

Hmmm...bukan masalah ibukotanya yang harus dipindahkan, tapi seharusnya mencari faktor penyebab dari permasalahan tersebut. Selama ini pembangunan hanya berpusat di Jakarta, terutama dalam bidang ekonomi. Peredaran uang 80% hanya terpusat di Jakarta. Tidak perlu memindahkan ibukota, yang perlu dilakukan adalah pembangunan pedesaan yang harus diperhatikan. Agar masalah-masalah Jakarta pun cepat diatasi.
Arti penting pembangunan daerah pedesaan dan kemajuan Sektor Pertanian adalah suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenagakerjaan paling tidak memerlukan tiga unsur pelengkap dasar, yakni:

1) Percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, institusional, dan insentif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas para petani kecil.

2) Peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasikan pada upaya pembinaan ketenagakerjaan.

3) Diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya, yaitu nonpertanian, yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian.

Harus diingat bahwa tanpa pembangunan daerah pedesaan yang integratif, pertumbuhan industri tidak akan berjalan dengan lancar dan kalaupun bisa berjalan, pertumbuhan industri tersebut akan menciptakan berbagai ketimpangan internal yang sangat parah dalam perekonomian bersangkutan. Pada gilirannya, segenap ketimpangan tersebut akan memperparah masalah-masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta pengangguran. Jadi bukan ibukotanya yang dipindahkan, tetapi sejumlah peredaran uang harus merata dari Sabang sampai Meruke. Sehingga tidak ada lagi masalah sepert kemacetan, banjir, perumahan kumuh, gelandangan, pengemis di Jakarta.

ANALISIS ARTIKEL “KEMBALI KE PERSOALAN DASAR”

(Kompas, 12/8/2010)

Oleh Maulita

BURUKNYA keadaan ekonomi nasional saat ini membawa pertanyaan besar bagi rakyat Indonesia “Apa sebenarnya yang menjadi masalah?”. Jika kita melihat ke persoalan dasar sebenarnya sangat fundamental. Ya, perekonomian kita sekarang sudah terkontaminasi dengan perekonomian liberalisme dan individualisme yang menjadi ruh kapitalisme selanjutnya berkembang menjadi imperialisme. Paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagai dasar sistem ekonomi Indonesia ke dalam UUD 1945 dengan istilah demokrasi ekonomi sudah semakin asing di telinga kita.

Demokrasi ekonomi sudah sejak lama diperjuangkan oleh para pahlawan seperti Soekarno-Hatta pada sidang BPUPKI 15 Juli 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia didirikan berdasar rasa bersama. Dari situlah paham bernegara berdasarkan “kebersamaan dan asas kekeluargaan” digariskan dalam konstitusi. Perekonomian nasional terus mengemuka seiring dengan tuntutan untuk meletakkan perekonomian pada ramah yang penting bagi rakyat Indonesia.

Hatta memosisikan rakyat sebagai sentral-substansial, “takhta adalah milik rakyat” dengan makna utama “kemakmuran masyarakat lebih utama dari kemakmuran orang-seorang”. Dalam hal ini pemerintah harus berperan penting dalam pengambilan keputusan serta kebijakan-kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Jika selama ini rakyat menjadi kambing hitam dalam kebijakan pemerintah seperti ekonomi pasar yang telah gagal mengurangi kemiskinan rakyat dan gagal mengakhiri pengangguran berkelanjutan. Berkat daulat pasar, pembangunan makin terlihat menggusur orang miskin dan tidak menggusur kemiskinan. Benarlah Sri-Edi Swasono (kompas, 12/8) : “Pembangunan makin tampak merupakan sekadar pembangunan di Indonesia, bukan pembangunan Indonesia. Ini jauh dari cita-cita menjadi Tuan di Negeri Sendiri. Bisa-bisa rakyat menjadi penonton dan kembali menjadi kuli di negeri sendiri. Retorika ini diteriakkan makin santer!”

Jika kita tetap berpegang pada perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kebersamaan tidak terkontaminasi dengan perekonomian internasional yang cenderung liberalisme, negara ini akan jauh dari kemiskinan. Semua akan cooperation (bekerja sama) membangun perekonomian nasional. Pemerintah sejak dini harus mensosialisasikan perlunya perekonomian berbasis kerakyatan serta melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro rakyat.

Seharusnya mulai sejak dini ditanamkan jiwa ekonomi kerakyatan bagi generasi-generasi muda kita, seperti koperasi, UKM dan ekonomi syariah agar pondasi perekonomian kita tidak terguncang apabila terdapat krisis global dari negara lain. Selain itu pemerintah juga harus gencar mensosialisasikan dan mengembangkan koperasi, UKM dan ekonomi syariah melalui lembaga pendidikan. Mind set generasi muda kita harus diubah, jika selama ini mereka selalu belajar mengenai perekonomian yang liberal di lembaga pendidikan, pemerintah harus mengambil langkah tegas, Generasi muda kita harus dibekali ilmu yang sesuai dengan karakter bangsa ini. Terutama masalah ekonomi yang dihadapi dengan bangsa ini yang membutuhkan angin segar untuk harapan yang lebih maju ke depannya.

Kita tidak boleh lengah, sebagai generasi muda bangsa ini, sudah selayaknya kita membangun bangsa, menjunjung martabat bangsa, yang selalu berpegang teguh pada konstitusi bangsa ini yaitu pancasila dan UUD 1945. Segala bentuk globalisasi yang masuk ke negara dalam hal ini perekonomian harus kita saring, ketika hal itu sesuai dengan perekonomian nasional kita, kita ambil sedangkan yang membawa keburukan bagi perekonomian bangsa ini tidak diaplikasikan dalam kehidupan kita. Tetapi semua ini bermuara pada pemerintah kita, oleh karena itu diperlukan kepemimpinan nasional yang tangguh dan taat konstitusi.

ANALISIS ARTIKEL “KEMBALI KE PERSOALAN DASAR”

(Kompas, 12/8/2010)

Oleh Maulita

BURUKNYA keadaan ekonomi nasional saat ini membawa pertanyaan besar bagi rakyat Indonesia “Apa sebenarnya yang menjadi masalah?”. Jika kita melihat ke persoalan dasar sebenarnya sangat fundamental. Ya, perekonomian kita sekarang sudah terkontaminasi dengan perekonomian liberalisme dan individualisme yang menjadi ruh kapitalisme selanjutnya berkembang menjadi imperialisme. Paham kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagai dasar sistem ekonomi Indonesia ke dalam UUD 1945 dengan istilah demokrasi ekonomi sudah semakin asing di telinga kita.

Demokrasi ekonomi sudah sejak lama diperjuangkan oleh para pahlawan seperti Soekarno-Hatta pada sidang BPUPKI 15 Juli 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia didirikan berdasar rasa bersama. Dari situlah paham bernegara berdasarkan “kebersamaan dan asas kekeluargaan” digariskan dalam konstitusi. Perekonomian nasional terus mengemuka seiring dengan tuntutan untuk meletakkan perekonomian pada ramah yang penting bagi rakyat Indonesia.

Hatta memosisikan rakyat sebagai sentral-substansial, “takhta adalah milik rakyat” dengan makna utama “kemakmuran masyarakat lebih utama dari kemakmuran orang-seorang”. Dalam hal ini pemerintah harus berperan penting dalam pengambilan keputusan serta kebijakan-kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Jika selama ini rakyat menjadi kambing hitam dalam kebijakan pemerintah seperti ekonomi pasar yang telah gagal mengurangi kemiskinan rakyat dan gagal mengakhiri pengangguran berkelanjutan. Berkat daulat pasar, pembangunan makin terlihat menggusur orang miskin dan tidak menggusur kemiskinan. Benarlah Sri-Edi Swasono (kompas, 12/8) : “Pembangunan makin tampak merupakan sekadar pembangunan di Indonesia, bukan pembangunan Indonesia. Ini jauh dari cita-cita menjadi Tuan di Negeri Sendiri. Bisa-bisa rakyat menjadi penonton dan kembali menjadi kuli di negeri sendiri. Retorika ini diteriakkan makin santer!”

Jika kita tetap berpegang pada perekonomian yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan kebersamaan tidak terkontaminasi dengan perekonomian internasional yang cenderung liberalisme, negara ini akan jauh dari kemiskinan. Semua akan cooperation (bekerja sama) membangun perekonomian nasional. Pemerintah sejak dini harus mensosialisasikan perlunya perekonomian berbasis kerakyatan serta melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi yang pro rakyat.

Seharusnya mulai sejak dini ditanamkan jiwa ekonomi kerakyatan bagi generasi-generasi muda kita, seperti koperasi, UKM dan ekonomi syariah agar pondasi perekonomian kita tidak terguncang apabila terdapat krisis global dari negara lain. Selain itu pemerintah juga harus gencar mensosialisasikan dan mengembangkan koperasi, UKM dan ekonomi syariah melalui lembaga pendidikan. Mind set generasi muda kita harus diubah, jika selama ini mereka selalu belajar mengenai perekonomian yang liberal di lembaga pendidikan, pemerintah harus mengambil langkah tegas, Generasi muda kita harus dibekali ilmu yang sesuai dengan karakter bangsa ini. Terutama masalah ekonomi yang dihadapi dengan bangsa ini yang membutuhkan angin segar untuk harapan yang lebih maju ke depannya.

Kita tidak boleh lengah, sebagai generasi muda bangsa ini, sudah selayaknya kita membangun bangsa, menjunjung martabat bangsa, yang selalu berpegang teguh pada konstitusi bangsa ini yaitu pancasila dan UUD 1945. Segala bentuk globalisasi yang masuk ke negara dalam hal ini perekonomian harus kita saring, ketika hal itu sesuai dengan perekonomian nasional kita, kita ambil sedangkan yang membawa keburukan bagi perekonomian bangsa ini tidak diaplikasikan dalam kehidupan kita. Tetapi semua ini bermuara pada pemerintah kita, oleh karena itu diperlukan kepemimpinan nasional yang tangguh dan taat konstitusi.