Nama : Maulita(8125082676)
Prodi : Pend. Ekop Reg’08
Dalam tulisan ini saya membahas hanya 6 variabel saja dari ekonomi makro, diantaranya adalah konsumsi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, investasi, kebijakan ekonomi dan tingkat pengangguran.
1. Teori Konsumsi
a. Teori Keynes ( Keynesian Consumption Model )
Hubungan Pendapatan Diposable dan Konsumsi
Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini (current consumption) sangat dipengaruhi oleh pendapatan diposabel saat ini (current diposable income). Jika pendapatan disposabel meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan diposabel.
C = Co + bYd
Ket : C = konsumsi
Co = konsumsi otonomus
b = marginal propensity to consume (MPC)
Yd = pendapatan diposable
0 < b < 1
Kecenderungan Mengonsumsi Marjinal
Kecenderungan mengonsumsi marjinal (Marginal Propensity to Consume, disingkat MPC) adalah konsep yang memberikan gambaran tentang berapa konsumsi akan bertambah bila pendapatan disposabel bertambah satu unit.
0 < MPC < 1
Kecenderungan Mengonsumsi Rata-Rata
Kecenderungan mengonsumsi rata-rata (Average Propensity to Consum, disingkat APC) adalah rasio antara konsumsi total dengan pendapatan disposabel total.
Karena besarnya MPC < 1, maka APC < 1
Hubungan Konsumsi dan Tabungan
Pendapatan disposabel yang diterima rumah tangga sebagian besar digunakan untuk konsumsi, sedangkan sisanya ditabung. Kita juga dapat mengatakan setiap tambahan penghasilan disposabel akan dialokasikan untuk menambah konsumsi dan tabungan. Besarnya tambahan pendapatan disposabel yang menjadi tambahan tabungan disebut kecenderungan menabung marginal (Marginal Propensity to Save/MPS). Sedangkan rasio antara tingkat tabungan dengan pendapatan disposabel disebut kecenderungan menabung rata-rata (Avarage Propensity to Save/APS)
Rumus :
Yd = C + S (saving)
MPS = 1 - MPC
APS = 1 – APC
b. Karl Mark
Bahwa hasil produksi tidak secara langsung terkait dengan kebutuhan masyarakat. Barang produksi adalah komoditas yang mendahulukan nilai tukar daripada nilai guna. Dalam kondisi demikian, masyarakat merupakan obyek yang didorong produsen untuk mengkonsumsi. Masyarakat berada pada subordinat produksi, di mana produsen mampu menciptakan kebutuhan masyarakat.
c. Weber
Pada saat kapitalisme mulai meletakkan dasar-dasarnya dengan kuat. Berikutnya Weber muncul dengan ide tentang Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Kritik Weber bahwa, etika Protestan bukan hanya menghabiskan barang konsumsi sebagaimana yang dilakukan masyarakatnya saat itu. Namun, pada investasi dan kerja keras. Weber tampak ingin semakin memperjelas dan memperkokoh kapitalisme dengan bentuk investasi kembali keuntungan produksi. Meskipun masyarakat kental dengan semangat Kalvinisme ini, namun perilaku konsumsi tidak berhenti. Masyarakat mulai sadar akan kesenangan berkat kemajuan industri.
d. George Simmel
Munculnya uang sebagai alat tukar dan munculnya perkotaan memunculkan model baru dalam mengkonsumsi. Pertumbuhan kelas sosial urban dan model konsumsi baru tersebut tidak bisa dipisahkan dari modifikasi barang konsumsi. Pertumbuhan imajinasi mengenai barang konsumsi muncul dari penilaian terhadap barang konsumsi. Puncak imajinasi itu bergantung dan berperan pada munculnya masyarakat urban yang berorientasi pada pemasaran mode (fashion) (Chaney, 2006: 55). Simmel menyimpulkan bahwa mengkonsumsi membentuk konstruksi masyarakat dan menimbulkan budaya baru masyarakat. Di sini terjadi pergeseran dari masyarakat konsumen (consumer society) menjadi budaya konsumen (consumer culture).
e. Pierre Bourdieu
Seorang sosiolog dari Prancis, Pierre Bourdieu, yang yang menurut buku ini mempelopori kemunculan periode sosiologi konsumsi. Bourdieu menghubungkan konsumsi dengan simbol-simbol sosial dalam masyarakat. Dalam pandangannya produk konsumsi, merupakan simbol status dan kelas sosial seseorang. Musik klasik misalnya, hanya dinikmati orang-orang tertentu (biasanya dari kelas atas). Konsumsi dibentuk oleh ide, simbol, selera, yang kemudian secara tidak langsung maupun tidak menciptakan pembedaan dalam masyarakat. Dalam konsumsi, selera, preferensi, gaya hidup, dan standar nilai ditentukan oleh kelas yang lebih superior. Kelas atas bukan hanya unggul secara ekonomi politik, namun juga budaya dengan menentukan dan melakukan hegemoni dalam pola-pola konsumsi.
f. Baudrillard
Pada perkembangan kapitalisme akhir, dalam teori-teori sosial muncul posmodernisme. Posmodernitas menurut Baudrillard adalah dunia yang penuh dengan simbol dan citra. Termasuk dalam konsumsi. Ketika orang mengkonsumsi, maka yang dikonsumsi sebenarnya bukan nilai barang, namun citra atas barang tersebut. Konsumsi dirayakan seiring dengan munculnya pusat perbelanjaan (super)modern, kapitalisme neoliberal, dan pasar bebas. Melihat konsumerisme sebagai logika untuk memenuhi kepuasan hasrat. Melimpahnya barang konsumsi bukan lagi karena kebutuhan masyarakat, namun lebih pada pemuasan nafsu mereka. Dalam pandangan Baudrillard, kapitalisme akhir memanfaatkan mesin hasrat tersebut untuk terus membelenggu masyarakat dalam jerat konsumerisme. Praktik-praktik konsumsi selanjutnya menjadi gaya hidup masyarakat. Konsumsi menjadi cara pandang (baru) masyarakat. Seiring dengan terus beroperasinya industri lintas negara dan tumbuhnya supermarket, hipermarket, dan mall. Bahkan dengan strateginya yang cantik, barang konsumsi disesuaikan dengan pengalaman dan pandangan filosofis masyarakat setempat (fordisme). Munculnya strategi fordisme tersebut terus-menerus menempatkan masyarakat dalam kubangan konsumerisme.
g. Featherstone
Featherstone menjelaskan budaya konsumen dengan membaginya ke dalam tiga tipe Chaney, 2006: 67); pertama, konsumerisme merupakan tahap tertentu kapitalis. Kedua, konsumerisme dan konsumsi merupakan persoalan yang lebih sosiologis mengenai relasi benda-benda dan cara melukiskan status. Praktik konsumsi merupakan strategi untuk menciptakan dan membedaan status sosial. Tipe kedua dari konsumsi ini dapat kita lihat dengan munculnya komunitas pengguna barang tertentu, misalnya klub motor merk tertentu. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Baudrillard di atas. Ketiga, Featherstone melihat munculnya kreativitas konsumsi. Kreativitas konsumsi ini terkait dengan estetikasi konsumsi yang pada perkembangan selanjutnya menciptakan mode, estetisasi bentuk, dan gaya hidup.
2. Teori Inflasi
a. Mishkin
Mishkin (2002) mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan tingkat harga yang kontinyu dan terus menerus, memepengaruhi individu-individu, bisnis, dan pemerintah. Secara umum inflasi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Inflasi inti (Core Inflation) adalah inflasi barang atau jasa yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum (faktor-faktor fundamental seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran agregat) yang akan berdampak pada perubahan harga-harga secara umum dan lebih bersifat permanen dan persistent. Inflasi Administered (Administered Price) adalah inflasi barang atau jasa yang perkembangan harganya secara umum diatur pemerintah. Inflasi bergejolak (Volatile Goods Price) adalah inflasi barang atau jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak, umumnya dipengaruhi oleh shocks yang bersifat temporer seperti musim panen, gangguan alam, gangguan penyakit, dan gangguan distribusi. Terdapat dua alasan kenapa ekonom peduli terhadap inflasi:
1. Inflasi dapat memicu distrosi yang lain.
Selama periode inflasi, tidak semua harga barang dan upah naik secara proposional, inflasi mempengaruhi distribusi pendapatan.
b. Neo-Keynesian dalam Gordon (1997) pendekatan determinan inflasi Indonesia dapat dijelaskan, sebagai berikut:
Inflasi Permintaan (demand-pull inflation) adalah jenis inflasi ini biasa dikenal sebagai Philips Curve inflation, yaitu merupakan inflasi yang dipicu oleh interaksi permintaan dan penawaran domestik jangka panjang. contohnya jika terjadi peningkatan permintaan masyarakat atas barang (peningkatan aggregate demand). Contoh lain bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang, atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah, dll.
Inflasi Penawaran (cost-push inflation) atau juga bisa disebut supply-shock inflation merupakan inflasi penawaran yang disebabkan oleh kenaikan pada biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa. misalnya karena kenaikan harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri, atau karena kenaikan bahan bakar minyak).
Ekspektasi Inflasi berasal dari faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang dapat bersikap adaptif atau forward looking.
Dampak yang ditimbulkan demand pull inflation tidak menyebabkan berkurangnya kesejahteraan masyarakat karena kenaikan harga diiringi dengan kenaikan jumlah barang. Sedangkan pada Cost Push Inflation kenaikan harga menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat karena mengurangi jumlah output.
c. Teori Kuantitas
Mengatakan bahwa penyebab inflasi adalah pertambahan jumlah uang beredar dan “psikologi” masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. Tambahan jumlah uang beredar sebesar x% bisa menumbuhkan inflasi kurang dari x%, sama dengan x% atau lebih besar x%, tergantung kepada apakah masyarakat tidak mengharapkan harga naik lagi, akan tetapi tidak lebih buruk dari sekarang atau masa-masa lampau, atau akan naik lebih cepat dari sekarang atau masa lampau.
d. Teori Strukturalis
Teori inflasi “jangka panjang” karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya; ketegaran supply bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-sebab structural pertambahan produksi barang-barang ini terlalu lambat disbanding dengan pertumbuhan kebutuhannya, sehingga menaikkan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa. Akibat selanjutnya adalah kenaikan harga-harga lain, sehingg terjadi inflasi. Inflasi semacam ini tidak bisa diobati hanya dengan misalnya, mengurangi jumlah uang beredar, tetapi harus diobati dengan pembangunan sektor bahan makanan dan ekspor.
e. A.W. Philips
A.W. Phillips pada tahun 1958 dan menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara inflasi dengan tingkat pengangguran yaitu, Semakin rendah tingkat pengangguran, maka tingkat inflasi akan semakin tinggi. Sebaliknya semakin tinggi tingkat pengangguran, maka tingkat inflasi akan semakin rendah atau bahkan bisa terjadi inflasi yang negatif (deflasi). Dengan kata lain terdapat trade-off antara inflasi dengan tingkat pengangguran dalam publikasi studi komprehensif yang menggambarkan hubungan tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran (rate of unemployment) di Inggris selama tahun 1861 – 1957.
3. Pertumbuhan Ekonomi
a. Teori Inovasi Schum Peter
Pada teori ini menekankan pada faktor inovasi enterpreneur sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kapitalilstik.Dinamika persaingan akan mendorong hal ini.
b. Model Pertumbuhan Harrot-Domar
Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural.Selain kuantitas faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan.Model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan atau investasi yang diperlukan untuk memelihar tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah kapital-output.
c. Model Input-Output Leontief.
Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antarindustri. Dengan menggunakan tabel ini maka perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran hubungan aliran input-output antarindustri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dan dalam jangka pendek/menengah dianggap konstan tak berubah .
d. Model Pertumbuhan Lewis
Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negar sedang berkembang banyak(padat)penduduknya.Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk disektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan.
e. Model Pertumbuhan Ekonomi Rostow
Model ini menekankan tinjauannya pada sejarah tahp-tahap pertumbuhan ekonomi serta ciri dan syarat masing-masing. Tahap-tahap tersebut adalah tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, ahap gerakan ke arah kedewasaan, dan akhirnya tahap konsimsi tinggi.
f. Kuznets
Pertumbuhan ekonomi berasal dari nilai laju pertumbuhan GDP. Pertumbuhan ekonomi yang positif menandakan perekonomian dalam keadaan ekspansif, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang negatif menandakan perekonomian dalam keadaan resesi. Secara matematis rumus pertumbuhan ekonomi:
Y_(t-Y_(t-1) )/Y_(t-1)
Kuznets seorang ahli ekonomi termuka di Amerika Serikat proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakan sebagai Modern Economic Growth.
4. Teori Investasi
a. Joseph Allois Schumpeter
Joseph Allois Schumpeter Investasi, yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasikan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah haus dan perlu didepresiasikan.
Menurut Joseph Allois Schumpeter investasi otonom (autonomous investment) dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam jangka panjang seperti :
1. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh.
2. Tingkat bunga.
3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan.
4. Kemajuan teknologi.
5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
b. James Duessenberry
Investasi dalam konteks Makro Untuk memudahkan dan memperdalam pemahaman, dalam teori ekonomi makro yang dibahas adalah investasi fisik, misalnya dalam bentuk barang modal (pabrik dan peralatan), bangunan dan persediaan barang (inventory). Dengan pembatasan tersebut, maka definisi investasi dapat lebih dipertajam sebagai pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal (capital stock). Yang dimaksud dengan stok barang modal (barang modal tersedia) adalah jumlah barang modal dalam suatu perekonomian, pada satu saat tertentu. Untuk mempermudah penghitungan, umumnya stok barang modal dinilai dengan uang, yaitu jumlah barang modal dikalikan harga perolehan per unit barang modal. Dengan demikian barang modal merupakan konsep stok (stock concept), karena besarnya dihitung pada satu periode tertentu. Agar tidak terjadi kerancuan dengan kenyataan sehari-hari, perhitungan investasi harus konsisten dengan perhitungan pendapatan nasional. Yang dimasukkan dalam perhitungan adalah investasi barang modal, bangunan/konstruksi, maupun persediaan barang jadi yang masih baru. Jika seorang pengusaha membeli pabrik dan bangunan yang pernah dipakai orang lain, kegiatan tersebut tidak dapat dihitung sebagai investasi, sebab kegiatan tersebut tidak menambah stok barang modal yang baru.
5. Kebijakan Ekonomi
- Kebijakan Moneter
a. Menurut Boediono
kebijakan moneter adalah kebijaksanaan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang beredar tersebut. Pemerintah (bank sentral) bisa melakukan hal ini dengan mempengaruhi secara tidak langsung nilai money multiplier dan secara langsung besarnya uang inti.
b. Menurut Keynes
kebijakan moneter bisa mempengaruhi situasi makro lewat jumlah uang beredar, kemudian tingkat bunga, pengeluaran investasi dan selanjutnya permintaan agregat.
c. Dr. J.D. Sethi
Kebijakn moneter dapat didefinisikan sebagai kebijakan yang berhubungan dengan :
•Pengendalian lembaga keuangan
•Penjualan dan pembelian secara aktif kertas- kertas berharga oleh otorita moneter sebagai usaha mempengaruhi perubahan keadaan uang.
•Pembelian dan penjualan positif kertas berharga sebagai usaha mempertahankan struktur bunga tertentu, stabilitas saham, atau untuk memenuhi kewajiban dan komitmen tertentu lainnya.
Kebijakan moneter berfungsi untuk memacu pembangunan, yaitu melalui :
•Mempengaruhi ongkos dan pengadaan kredit
•Pengendalian inflasi
•Mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran
- Kebijakan Fiskal
a. Peraturan Pemerintah
Penjelasan atas peraturan pemerintah RI No. 47 tahun 2003 tentang pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja dan pekerjaan adalah
UMUM
Salah satu permasalahan yang sangat memerlukan perhatian Pemerintah adalah tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok pekerja yang secara ekonomi berada pada lapisan bawah. Krisis ekonomi telah menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat pada lapisan bawah tersebut menurun dan melemahkan kemampuan ekonominya, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004. Pajak di satu sisi merupakan sumber penerimaan Negara yang utama untuk membiayai belanja Negara termasuk program pembangunan nasional. Namun pada sisi yang lain pajak juga merupakan alat kebijakan ekonomi Pemerintah dalam rangka mendorong aktivitas masyarakat yang sejalan dengan program pembangunan nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemberian insentif atau kemudahan/keringanan pajak yang selektif dan terarah. Dalam rangka upaya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok pekerja yang berada pada lapisan bawah, perlu menetapkan kebijakan guna meringankan beban Pajak Penghasilan melalui kebijakan Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Wajib Pajak yang memperoleh keringanan beban pajak berupa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah adalah terbatas pada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menjadi Pekerja baik sebagai pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia, yang menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan jumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan. Dengan demikian, Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjadi Pekerja atau tidak mempunyai penghasilan dari pekerjaan, atau bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, atau jumlah penghasilan yang diterimanya dari pekerjaan pada satu pemberi kerja melebihi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tidak mendapat perlakuan Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah. Pasal 2 Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan dari pekerjaan sampai dengan 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan. Besarnya Pajak Penghasilan terutang dihitung dengan memperhitungkan pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi pegawai tetap atau pengurangan lainnya yang setara bagi pegawai tidak tetap, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku.
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4258) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2003. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
b. Dr. R.N. Tripathy
Kebijakan fiskal berarti penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilisasi dan pembangunan ekonomi. Bagi Negara maju, kebijkaan fiskal bertujuan untuk stabilisasi laju pertumbuhan. Sedangkan bagi Negara terbelakang, kebijkan fiskal bertujuan untuk pembentukan modal.
6. Tingkat Pengangguran
a. A.W. Phillips
Philips pada tahun 1958 dan menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara inflasi dengan tingkat pengangguran yaitu, Semakin rendah tingkat pengangguran, maka tingkat inflasi akan semakin tinggi. Sebaliknya semakin tinggi tingkat pengangguran, maka tingkat inflasi akan semakin rendah atau bahkan bisa terjadi inflasi yang negatif (deflasi). Dengan kata lain terdapat trade-off antara inflasi dengan tingkat pengangguran dalam publikasi studi komprehensif yang menggambarkan hubungan tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran (rate of unemployment) di Inggris selama tahun 1861 – 1957.
Prodi : Pend. Ekop Reg’08
Dalam tulisan ini saya membahas hanya 6 variabel saja dari ekonomi makro, diantaranya adalah konsumsi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, investasi, kebijakan ekonomi dan tingkat pengangguran.
1. Teori Konsumsi
a. Teori Keynes ( Keynesian Consumption Model )
Hubungan Pendapatan Diposable dan Konsumsi
Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini (current consumption) sangat dipengaruhi oleh pendapatan diposabel saat ini (current diposable income). Jika pendapatan disposabel meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan diposabel.
C = Co + bYd
Ket : C = konsumsi
Co = konsumsi otonomus
b = marginal propensity to consume (MPC)
Yd = pendapatan diposable
0 < b < 1
Kecenderungan Mengonsumsi Marjinal
Kecenderungan mengonsumsi marjinal (Marginal Propensity to Consume, disingkat MPC) adalah konsep yang memberikan gambaran tentang berapa konsumsi akan bertambah bila pendapatan disposabel bertambah satu unit.
0 < MPC < 1
Kecenderungan Mengonsumsi Rata-Rata
Kecenderungan mengonsumsi rata-rata (Average Propensity to Consum, disingkat APC) adalah rasio antara konsumsi total dengan pendapatan disposabel total.
Karena besarnya MPC < 1, maka APC < 1
Hubungan Konsumsi dan Tabungan
Pendapatan disposabel yang diterima rumah tangga sebagian besar digunakan untuk konsumsi, sedangkan sisanya ditabung. Kita juga dapat mengatakan setiap tambahan penghasilan disposabel akan dialokasikan untuk menambah konsumsi dan tabungan. Besarnya tambahan pendapatan disposabel yang menjadi tambahan tabungan disebut kecenderungan menabung marginal (Marginal Propensity to Save/MPS). Sedangkan rasio antara tingkat tabungan dengan pendapatan disposabel disebut kecenderungan menabung rata-rata (Avarage Propensity to Save/APS)
Rumus :
Yd = C + S (saving)
MPS = 1 - MPC
APS = 1 – APC
b. Karl Mark
Bahwa hasil produksi tidak secara langsung terkait dengan kebutuhan masyarakat. Barang produksi adalah komoditas yang mendahulukan nilai tukar daripada nilai guna. Dalam kondisi demikian, masyarakat merupakan obyek yang didorong produsen untuk mengkonsumsi. Masyarakat berada pada subordinat produksi, di mana produsen mampu menciptakan kebutuhan masyarakat.
c. Weber
Pada saat kapitalisme mulai meletakkan dasar-dasarnya dengan kuat. Berikutnya Weber muncul dengan ide tentang Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Kritik Weber bahwa, etika Protestan bukan hanya menghabiskan barang konsumsi sebagaimana yang dilakukan masyarakatnya saat itu. Namun, pada investasi dan kerja keras. Weber tampak ingin semakin memperjelas dan memperkokoh kapitalisme dengan bentuk investasi kembali keuntungan produksi. Meskipun masyarakat kental dengan semangat Kalvinisme ini, namun perilaku konsumsi tidak berhenti. Masyarakat mulai sadar akan kesenangan berkat kemajuan industri.
d. George Simmel
Munculnya uang sebagai alat tukar dan munculnya perkotaan memunculkan model baru dalam mengkonsumsi. Pertumbuhan kelas sosial urban dan model konsumsi baru tersebut tidak bisa dipisahkan dari modifikasi barang konsumsi. Pertumbuhan imajinasi mengenai barang konsumsi muncul dari penilaian terhadap barang konsumsi. Puncak imajinasi itu bergantung dan berperan pada munculnya masyarakat urban yang berorientasi pada pemasaran mode (fashion) (Chaney, 2006: 55). Simmel menyimpulkan bahwa mengkonsumsi membentuk konstruksi masyarakat dan menimbulkan budaya baru masyarakat. Di sini terjadi pergeseran dari masyarakat konsumen (consumer society) menjadi budaya konsumen (consumer culture).
e. Pierre Bourdieu
Seorang sosiolog dari Prancis, Pierre Bourdieu, yang yang menurut buku ini mempelopori kemunculan periode sosiologi konsumsi. Bourdieu menghubungkan konsumsi dengan simbol-simbol sosial dalam masyarakat. Dalam pandangannya produk konsumsi, merupakan simbol status dan kelas sosial seseorang. Musik klasik misalnya, hanya dinikmati orang-orang tertentu (biasanya dari kelas atas). Konsumsi dibentuk oleh ide, simbol, selera, yang kemudian secara tidak langsung maupun tidak menciptakan pembedaan dalam masyarakat. Dalam konsumsi, selera, preferensi, gaya hidup, dan standar nilai ditentukan oleh kelas yang lebih superior. Kelas atas bukan hanya unggul secara ekonomi politik, namun juga budaya dengan menentukan dan melakukan hegemoni dalam pola-pola konsumsi.
f. Baudrillard
Pada perkembangan kapitalisme akhir, dalam teori-teori sosial muncul posmodernisme. Posmodernitas menurut Baudrillard adalah dunia yang penuh dengan simbol dan citra. Termasuk dalam konsumsi. Ketika orang mengkonsumsi, maka yang dikonsumsi sebenarnya bukan nilai barang, namun citra atas barang tersebut. Konsumsi dirayakan seiring dengan munculnya pusat perbelanjaan (super)modern, kapitalisme neoliberal, dan pasar bebas. Melihat konsumerisme sebagai logika untuk memenuhi kepuasan hasrat. Melimpahnya barang konsumsi bukan lagi karena kebutuhan masyarakat, namun lebih pada pemuasan nafsu mereka. Dalam pandangan Baudrillard, kapitalisme akhir memanfaatkan mesin hasrat tersebut untuk terus membelenggu masyarakat dalam jerat konsumerisme. Praktik-praktik konsumsi selanjutnya menjadi gaya hidup masyarakat. Konsumsi menjadi cara pandang (baru) masyarakat. Seiring dengan terus beroperasinya industri lintas negara dan tumbuhnya supermarket, hipermarket, dan mall. Bahkan dengan strateginya yang cantik, barang konsumsi disesuaikan dengan pengalaman dan pandangan filosofis masyarakat setempat (fordisme). Munculnya strategi fordisme tersebut terus-menerus menempatkan masyarakat dalam kubangan konsumerisme.
g. Featherstone
Featherstone menjelaskan budaya konsumen dengan membaginya ke dalam tiga tipe Chaney, 2006: 67); pertama, konsumerisme merupakan tahap tertentu kapitalis. Kedua, konsumerisme dan konsumsi merupakan persoalan yang lebih sosiologis mengenai relasi benda-benda dan cara melukiskan status. Praktik konsumsi merupakan strategi untuk menciptakan dan membedaan status sosial. Tipe kedua dari konsumsi ini dapat kita lihat dengan munculnya komunitas pengguna barang tertentu, misalnya klub motor merk tertentu. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Baudrillard di atas. Ketiga, Featherstone melihat munculnya kreativitas konsumsi. Kreativitas konsumsi ini terkait dengan estetikasi konsumsi yang pada perkembangan selanjutnya menciptakan mode, estetisasi bentuk, dan gaya hidup.
2. Teori Inflasi
a. Mishkin
Mishkin (2002) mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan tingkat harga yang kontinyu dan terus menerus, memepengaruhi individu-individu, bisnis, dan pemerintah. Secara umum inflasi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Inflasi inti (Core Inflation) adalah inflasi barang atau jasa yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi secara umum (faktor-faktor fundamental seperti ekspektasi inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran agregat) yang akan berdampak pada perubahan harga-harga secara umum dan lebih bersifat permanen dan persistent. Inflasi Administered (Administered Price) adalah inflasi barang atau jasa yang perkembangan harganya secara umum diatur pemerintah. Inflasi bergejolak (Volatile Goods Price) adalah inflasi barang atau jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak, umumnya dipengaruhi oleh shocks yang bersifat temporer seperti musim panen, gangguan alam, gangguan penyakit, dan gangguan distribusi. Terdapat dua alasan kenapa ekonom peduli terhadap inflasi:
1. Inflasi dapat memicu distrosi yang lain.
Selama periode inflasi, tidak semua harga barang dan upah naik secara proposional, inflasi mempengaruhi distribusi pendapatan.
b. Neo-Keynesian dalam Gordon (1997) pendekatan determinan inflasi Indonesia dapat dijelaskan, sebagai berikut:
Inflasi Permintaan (demand-pull inflation) adalah jenis inflasi ini biasa dikenal sebagai Philips Curve inflation, yaitu merupakan inflasi yang dipicu oleh interaksi permintaan dan penawaran domestik jangka panjang. contohnya jika terjadi peningkatan permintaan masyarakat atas barang (peningkatan aggregate demand). Contoh lain bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang, atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor, atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah, dll.
Inflasi Penawaran (cost-push inflation) atau juga bisa disebut supply-shock inflation merupakan inflasi penawaran yang disebabkan oleh kenaikan pada biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa. misalnya karena kenaikan harga sarana produksi yang didatangkan dari luar negeri, atau karena kenaikan bahan bakar minyak).
Ekspektasi Inflasi berasal dari faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang dapat bersikap adaptif atau forward looking.
Dampak yang ditimbulkan demand pull inflation tidak menyebabkan berkurangnya kesejahteraan masyarakat karena kenaikan harga diiringi dengan kenaikan jumlah barang. Sedangkan pada Cost Push Inflation kenaikan harga menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat karena mengurangi jumlah output.
c. Teori Kuantitas
Mengatakan bahwa penyebab inflasi adalah pertambahan jumlah uang beredar dan “psikologi” masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa mendatang. Tambahan jumlah uang beredar sebesar x% bisa menumbuhkan inflasi kurang dari x%, sama dengan x% atau lebih besar x%, tergantung kepada apakah masyarakat tidak mengharapkan harga naik lagi, akan tetapi tidak lebih buruk dari sekarang atau masa-masa lampau, atau akan naik lebih cepat dari sekarang atau masa lampau.
d. Teori Strukturalis
Teori inflasi “jangka panjang” karena menyoroti sebab-sebab inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, khususnya; ketegaran supply bahan makanan dan barang-barang ekspor. Karena sebab-sebab structural pertambahan produksi barang-barang ini terlalu lambat disbanding dengan pertumbuhan kebutuhannya, sehingga menaikkan harga bahan makanan dan kelangkaan devisa. Akibat selanjutnya adalah kenaikan harga-harga lain, sehingg terjadi inflasi. Inflasi semacam ini tidak bisa diobati hanya dengan misalnya, mengurangi jumlah uang beredar, tetapi harus diobati dengan pembangunan sektor bahan makanan dan ekspor.
e. A.W. Philips
A.W. Phillips pada tahun 1958 dan menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara inflasi dengan tingkat pengangguran yaitu, Semakin rendah tingkat pengangguran, maka tingkat inflasi akan semakin tinggi. Sebaliknya semakin tinggi tingkat pengangguran, maka tingkat inflasi akan semakin rendah atau bahkan bisa terjadi inflasi yang negatif (deflasi). Dengan kata lain terdapat trade-off antara inflasi dengan tingkat pengangguran dalam publikasi studi komprehensif yang menggambarkan hubungan tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran (rate of unemployment) di Inggris selama tahun 1861 – 1957.
3. Pertumbuhan Ekonomi
a. Teori Inovasi Schum Peter
Pada teori ini menekankan pada faktor inovasi enterpreneur sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi kapitalilstik.Dinamika persaingan akan mendorong hal ini.
b. Model Pertumbuhan Harrot-Domar
Teori ini menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural.Selain kuantitas faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi karena pendidikan dan latihan.Model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan atau investasi yang diperlukan untuk memelihar tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural yaitu angka laju pertumbuhan ekonomi natural dikalikan dengan nisbah kapital-output.
c. Model Input-Output Leontief.
Model ini merupakan gambaran menyeluruh tentang aliran dan hubungan antarindustri. Dengan menggunakan tabel ini maka perencanaan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara konsisten karena dapat diketahui gambaran hubungan aliran input-output antarindustri. Hubungan tersebut diukur dengan koefisien input-output dan dalam jangka pendek/menengah dianggap konstan tak berubah .
d. Model Pertumbuhan Lewis
Model ini merupakan model yang khusus menerangkan kasus negar sedang berkembang banyak(padat)penduduknya.Tekanannya adalah pada perpindahan kelebihan penduduk disektor pertanian ke sektor modern kapitalis industri yang dibiayai dari surplus keuntungan.
e. Model Pertumbuhan Ekonomi Rostow
Model ini menekankan tinjauannya pada sejarah tahp-tahap pertumbuhan ekonomi serta ciri dan syarat masing-masing. Tahap-tahap tersebut adalah tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat lepas landas, tahap lepas landas, ahap gerakan ke arah kedewasaan, dan akhirnya tahap konsimsi tinggi.
f. Kuznets
Pertumbuhan ekonomi berasal dari nilai laju pertumbuhan GDP. Pertumbuhan ekonomi yang positif menandakan perekonomian dalam keadaan ekspansif, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang negatif menandakan perekonomian dalam keadaan resesi. Secara matematis rumus pertumbuhan ekonomi:
Y_(t-Y_(t-1) )/Y_(t-1)
Kuznets seorang ahli ekonomi termuka di Amerika Serikat proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakan sebagai Modern Economic Growth.
4. Teori Investasi
a. Joseph Allois Schumpeter
Joseph Allois Schumpeter Investasi, yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasikan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah haus dan perlu didepresiasikan.
Menurut Joseph Allois Schumpeter investasi otonom (autonomous investment) dipengaruhi oleh perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam jangka panjang seperti :
1. Tingkat keuntungan investasi yang diramalkan akan diperoleh.
2. Tingkat bunga.
3. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan.
4. Kemajuan teknologi.
5. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya.
b. James Duessenberry
Investasi dalam konteks Makro Untuk memudahkan dan memperdalam pemahaman, dalam teori ekonomi makro yang dibahas adalah investasi fisik, misalnya dalam bentuk barang modal (pabrik dan peralatan), bangunan dan persediaan barang (inventory). Dengan pembatasan tersebut, maka definisi investasi dapat lebih dipertajam sebagai pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan stok barang modal (capital stock). Yang dimaksud dengan stok barang modal (barang modal tersedia) adalah jumlah barang modal dalam suatu perekonomian, pada satu saat tertentu. Untuk mempermudah penghitungan, umumnya stok barang modal dinilai dengan uang, yaitu jumlah barang modal dikalikan harga perolehan per unit barang modal. Dengan demikian barang modal merupakan konsep stok (stock concept), karena besarnya dihitung pada satu periode tertentu. Agar tidak terjadi kerancuan dengan kenyataan sehari-hari, perhitungan investasi harus konsisten dengan perhitungan pendapatan nasional. Yang dimasukkan dalam perhitungan adalah investasi barang modal, bangunan/konstruksi, maupun persediaan barang jadi yang masih baru. Jika seorang pengusaha membeli pabrik dan bangunan yang pernah dipakai orang lain, kegiatan tersebut tidak dapat dihitung sebagai investasi, sebab kegiatan tersebut tidak menambah stok barang modal yang baru.
5. Kebijakan Ekonomi
- Kebijakan Moneter
a. Menurut Boediono
kebijakan moneter adalah kebijaksanaan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang beredar tersebut. Pemerintah (bank sentral) bisa melakukan hal ini dengan mempengaruhi secara tidak langsung nilai money multiplier dan secara langsung besarnya uang inti.
b. Menurut Keynes
kebijakan moneter bisa mempengaruhi situasi makro lewat jumlah uang beredar, kemudian tingkat bunga, pengeluaran investasi dan selanjutnya permintaan agregat.
c. Dr. J.D. Sethi
Kebijakn moneter dapat didefinisikan sebagai kebijakan yang berhubungan dengan :
•Pengendalian lembaga keuangan
•Penjualan dan pembelian secara aktif kertas- kertas berharga oleh otorita moneter sebagai usaha mempengaruhi perubahan keadaan uang.
•Pembelian dan penjualan positif kertas berharga sebagai usaha mempertahankan struktur bunga tertentu, stabilitas saham, atau untuk memenuhi kewajiban dan komitmen tertentu lainnya.
Kebijakan moneter berfungsi untuk memacu pembangunan, yaitu melalui :
•Mempengaruhi ongkos dan pengadaan kredit
•Pengendalian inflasi
•Mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran
- Kebijakan Fiskal
a. Peraturan Pemerintah
Penjelasan atas peraturan pemerintah RI No. 47 tahun 2003 tentang pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah atas penghasilan pekerja dan pekerjaan adalah
UMUM
Salah satu permasalahan yang sangat memerlukan perhatian Pemerintah adalah tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok pekerja yang secara ekonomi berada pada lapisan bawah. Krisis ekonomi telah menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat pada lapisan bawah tersebut menurun dan melemahkan kemampuan ekonominya, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004. Pajak di satu sisi merupakan sumber penerimaan Negara yang utama untuk membiayai belanja Negara termasuk program pembangunan nasional. Namun pada sisi yang lain pajak juga merupakan alat kebijakan ekonomi Pemerintah dalam rangka mendorong aktivitas masyarakat yang sejalan dengan program pembangunan nasional serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemberian insentif atau kemudahan/keringanan pajak yang selektif dan terarah. Dalam rangka upaya memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya kelompok pekerja yang berada pada lapisan bawah, perlu menetapkan kebijakan guna meringankan beban Pajak Penghasilan melalui kebijakan Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Wajib Pajak yang memperoleh keringanan beban pajak berupa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah adalah terbatas pada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menjadi Pekerja baik sebagai pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap pada satu pemberi kerja di Indonesia, yang menerima gaji, upah, serta imbalan lainnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan jumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan. Dengan demikian, Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjadi Pekerja atau tidak mempunyai penghasilan dari pekerjaan, atau bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, atau jumlah penghasilan yang diterimanya dari pekerjaan pada satu pemberi kerja melebihi Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tidak mendapat perlakuan Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah. Pasal 2 Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan dari pekerjaan sampai dengan 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan. Besarnya Pajak Penghasilan terutang dihitung dengan memperhitungkan pengurangan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi pegawai tetap atau pengurangan lainnya yang setara bagi pegawai tidak tetap, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku.
Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Pasal 4
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4258) dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 5
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2003. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
b. Dr. R.N. Tripathy
Kebijakan fiskal berarti penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilisasi dan pembangunan ekonomi. Bagi Negara maju, kebijkaan fiskal bertujuan untuk stabilisasi laju pertumbuhan. Sedangkan bagi Negara terbelakang, kebijkan fiskal bertujuan untuk pembentukan modal.
6. Tingkat Pengangguran
a. A.W. Phillips
Philips pada tahun 1958 dan menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara inflasi dengan tingkat pengangguran yaitu, Semakin rendah tingkat pengangguran, maka tingkat inflasi akan semakin tinggi. Sebaliknya semakin tinggi tingkat pengangguran, maka tingkat inflasi akan semakin rendah atau bahkan bisa terjadi inflasi yang negatif (deflasi). Dengan kata lain terdapat trade-off antara inflasi dengan tingkat pengangguran dalam publikasi studi komprehensif yang menggambarkan hubungan tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran (rate of unemployment) di Inggris selama tahun 1861 – 1957.
